"Kehadiran saya di Bawaslu Sumbar, adalah ingin memastikan kesiapan lembaga ini menghadapi pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar, juga ingin melihat bagaimana strategi-strategi yang dibuat lembaga ini dalam mengawal tahapan-tahapan pilkada ini," ungkap Alirman Sori usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Bawaslu Sumbar, Senin (5/8).
Menurut Senator yang akrab disapa Also ini, dengan ada strategi pengawasan tahapan yang dibuat Bawaslu itu, sehingga nantinya pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik.
Tidak itu saja, Also menerangkan, dengan adanya optimalisasi pengawasan Bawaslu ini diharapkan juga mampu mendorong partisipasi pemilih pada pilkada nanti meningkat.
"Saya minta jangan sampai partisipasi pemilih yang rendah pada PSU kemarin tidak terjadi pada pilkada nanti. Memang secara variabelnya beda, yang satu PSU DPD RI, yang satu pilkada, namun tingkat partisipasi pemilih jelas sangat penting dalam mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan," tukas Also.
Meski dilihat dari skala kepentingannya berbeda yakni PSU untuk nasional sedang pilkada skala lokal, namun partisipasi pemilih jelas jadi tolok ukur dari sebuah proses pemilihan.
"Nah, untuk itu saya menginginkan disamping melakukan pengawasan, namun intinya adalah Bawaslu Sumbar mengedukasi pemilih agar mau memberikan hak suaranya di saat pemilihan berlangsung pada pilkada nanti," ucap Also.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, Bawaslu Sumbar juga harus mengawasi perilaku para pasangan calon yang ada, supaya mereka terlebih para incumbent jangan nantinya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dalam merebut simpati rakyat.
"Ini tidak boleh, nah ini tentunya ranah dari Bawaslu Sumbar untuk mengawasinya. Dan saya yakin dengan kapasitas Bawaslu Sumbar untuk bisa mengawasinya," pungkas Also.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menerangkan pertemuan dengan Anggota DPD RI Alirman Sori ini dalam rangka menggambarkan proses pengawasan yang dilakukan pihaknya baik di saat PSU kemarin hingga pengawasan tahapan pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan di Sumbar ini.
"Selain itu, dialog kami dengan Senator asal Sumbar ini juga menyinggung rendahnya partisipasi pemilih pada PSU kemarin," tutur Alni.
Karena apabila dilihat dari segi linier, sebut Alni,
anggaran yang  gunakan untuk PSU kemarin cukup besar mencapai ratusan miliar rupiah, namun hasilnya tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilih yang diperkirakan mencapai 35 persen saat itu.
"Namun secara hukum tentu kita tidak bisa pula jadikan alasan bahwa PSU itu tidak sah, sebab itu sudah merupakan konstitusional," ujar Alni.
Sedangkan pembicaraan menyangkut pengawasan pilkada dengan Senator itu, Alni menerangkan, ada hal-hal yang krusial yang patut pihaknya untuk diawasi, misalnya tahapan saat pencocokan data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorang dan tahapan lainnya.
"Beberapa strategi pengawasan ini lah yang kami bicarakan bersama dengan Anggota DPD RI Alirman Sori ini. Dengan tujuan dengan adanya arahan dan masukan dari Senator ini, akan menjadikan tugas pengawasan yang kami lakukan untuk pilkada serentak ini berjalan optimal," kata Alni.
