Setelah Joko Widodo mengucapkan sumpah, sepertinya bangsa bukannya semakin baik, tanda - tanda buruk dan kekacauan serta carut marut Indonesia Hebat dibawah Koalisi Merah Putih semakin terang benderang terlihat. Carut marut dimulai dari DPR, lembaga wakil rakyat yang "KATANYA" terhormat, ternyata sekarang diisi oleh orang - orang yang sepertinya tidak layak mendapat hormat, dan lebih mengerikan dipimpin oleh orang-orang yang memang sama sekali tak layak dihormati karena menjadi musuh publik dan ternyata tersangkut dengan masalah hukum di KPK. Masalh tidak berhenti sampai pada tidak layak dihormati, masalah justru semakin bertambah dengan terbentuknya pimpinan DPR yang dipilih oleh Koalisi indonesia Hebat, bukannya menjernihkan masalah di DPR, hal ini justru menambah carut marut DPR, inikah Indonesia Hebat?
Spekulasi bermunculan atas terbentuknya pimpinan DPR baru, kepada siapa Joko Widodo selaku presiden yang membawahi Eksekutif akan bekerjasama terkait pembahasan nasib bangsa kedepan? baru-baru ini kabarnya Joko Widodo malah menyalahkan DPR yang memprotes penerbitan Kartu Indonesia Hebat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sejahtera. Joko Widodo beralasan, kepada siapa dia akan konsultasi tentang kartunitu jika DPR nya ribut? saya pikir ini hanya sebuah alibi pembenaran atas sebiah kesalahan, memang kita akui penerbitan kartu itu baik untuk rakyat, tapi jangan ditempuh dengan cara yang salah, baiknya pemerintah bersabar dan membuat payung hukumnya, supaya negara kita tidak jadi negara tanpa aturan. Program pro rakyat adalah bagus dan harus didukung, tapi tidak boleh menerabas ketentuan dan aturan, tidak boleh tanpa payung hukum supaya tidak menjadi lahan korupsi baru bagi para koruptor. Joko Widodo sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu sebelum meluncurkan sesuatu supaya tidak menambah carut marut Indonesia Hebat dibawah Merah Putih.
Carut marut yang disisakan oleh pilpres satu lagi adalah tentang kekosongan kursi Gubernur DKi Jakarta sebagai ibu kota negara, saat ini Ahok masih berstatus PLT Gubernur, Ahok masih belum defenitif sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang naik kekursi kepresidenan. Aneh bin ajaib, perseteruan DPRD dan AHOK tentang siapa yang harus jadi Gubernur tidak mereda bahkan semakin panas. DPRD meminta fatwa ke MA, yang jelas2 bahwa fatwa bukanlah produk hukum yang bisa jadi landasan hukum karena fatwa hanya pendapat hakim. Belum lagi ditambah demo2 yang dimotori oleh FPI untuk menolak Ahok jadi Gubernur hanya karena Ahok seorang kristen. Sungguh carut marut yang semakin menjengkelkan.
Carut marut yang lain adalah tentang perpu pilkada, Perpu No.1 Tahun 2014 yang merupakan produk hukum seenak perut SBY, meninggalkan bom waktu yang siap meledak. Salah satunya adalah yaitu tadi carut marut penetapan Gubernur DKI karena pasal-pasal dalam perpu itu ada yang berbeda esensinya dengan UU pemerintahan daerah dan UU ttg Jakarta. Sungguh SBy sepertinya ingin menambah carut marut pada pemerintahan Indoensia Hebat dibawah Merah Putih dengan meninggalkan banyak masalah.
Kemudian, carut marut yang juga sangat berbahaya adalah tentang Subsidi BMM. Ini politiknya lebih bahaya, salah-salah... Joko Widodo sebagai presiden bisa lengser ditengah jalan. Persoalan subsidi adalah persoalan lama yang hampir tiap tahunmenjadi masalah. Subsidi yang salah sasaran memang perlu diperbaiki, tapi apakah benar subsidi sebesar seperti yang masuk di APBN 2015? tidka ada yang bisa jawab dengan jujur. negara mendustai rakyatnya untuk bisa mendapatkan keuntungan, Negara justru harus hadir mensubsidi rakyatnya bukan malah mengambil keuntungan dari rakyat.
Carut marut yang lain juga adalah tentang pemberantasan mafia migas, yang mana Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat kampanye pilpres selalu bicara berantas mafia migas, tapi sekarang faktanya malah tunduk pada mafia migas dan masfia migas kembali nmenguasai permainan migas bangsa.
Inikah Indonesia Hebat....?
Salam
Ferdinand Hutahaean
Relawan / Direktur Eksekutif Energy Watch Indoensia
