Pemberian Sanksi Politik : Sebuah Bentuk Demokrasi Alternatif, Perlukah?

Demokrasi telah berjalan cukup lama di Indonesia. Sejak bergulirnya masa pemerintahan Orde Baru atau saat munculnya Reformasi telah membuat demokrasi di Indonesia menjadi lebih nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Mengingat pemegang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka harus ada relevansi atau hubungan antara negara dan rakyat sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan dapat sesuai dengan aspirasi rakyat. Hubungan tersebut dapat berupa peran masyarakat yang turut serta dalam perwujudan demokratisasi di Indonesia, seperti partisipasi aktif warga negara dimana peran seperti ini sangat diperlukan untuk membentuk demokrasi yang kuat (strong democracy) dan negara kesejahteraan. Konsep (peran) warga negara seperti ini merupakan konsep kewarganegaraan yang dikemukakan oleh TH. Marshall. Konsep lainnya diajukan oleh Barber, dimana hubungan antara warga negara dengan negara atau pemerintah, maupun sesama warga negara adalah bersifat dialektis serta aktif yang diikat oleh kesadaran dan aktivitas yang sama, melalui keterlibatan bersama-sama dalam ruang publik. Dalam konsepsi yang seperti ini warga negara selalu berada di tengah-tengah peristiwa politik, bukan sebagai penonton atau pemadam kebakaran. Konsep seperti ini dikenal dengan konsep kewarganegaraan dialektis yang nonlegalistik.