Oligarki kekuasaan kontradiktif dengan prinsip demokrasi. Keduanya bertolak belakang: yang satu bersendi pada dominasi, monopoli, dan hegemoni; sementara yang lainnya memegang prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Oligarki kekuasaan dapat dilihat dari dua perspektif: politik dan ekonomi-politik. Oligarki dalam perspektif politik adalah fenomena sentralisasi kekuasaan pada segelintir elit, padahal itu menyangkut kepentingan publik. Ini yang oleh RobertMichels (1996) diistilahkan The Iron Law of Oligarch atau Hukum Besi Oligarki. Sementara dari perspektif ekonomi-politik, oligarki kekuasan merupakan relasi antara kuasa yang mensentralisasi sumber daya ekonomi sebuah negara atau kawasan hanya di tangan segelintir pihak. Relasi ini dapat potensial terjadi antara politisi dengan pebisnis.
