Seperti yang kita ketahui otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban otonom daerah untuk mengatur dan mengurus secara individu atau satu daerah urusan kepemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang -- undangan. Peraturan perundang -- undangan tersebut meletakkan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar ini diharapkan mampu memberikan berbagai motivasi yang kuat dan tinggi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi di setiap daerah. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan daerah yaitu terdapat badan atau satuan kerja yang tepat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau bisa disebut dengan BAPPEDA agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Beberapa Tujuan pembangunan daerah sendiri ialah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, dan untuk membangun basis ekonomi serta kesempatan kerja yang lebih banyak dan variatif. Terdapat pendekatan pembangunan seperti pendekatan pembangunan berbasis lokal, upaya menciptakan model pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, dan berbasis bottom up. Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah menandakan setiap daerah harus bisa meminimalisir kesalahan atau kekurangan yang akan terjadi pada proses pembangunan, pastinya setiap daerah memiliki permasalahan dan kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan perencanaan pembangunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam sebuah proses rencana pembangunan daerah masih bersifat top down atau pola pemikiran yang cenderung masih satu arah. Faktor penyebab pergeseran pendekatan dari top down (exogenous) menuju bottom up (endogenous) yaitu seperti lingkungan ekonomi semakin tidak dapat diprediksi pada tingkat nasional maupun regional, pemerintah dengan anggaran yang terbatas mencari alternatif yang lebih bersifat biaya -- efektif, dan lain sebagainya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan daerah yang mana harus mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang tinggi dan baik dalam mengangkat isu -- isu strategis daerah dan menjadikan proses perencanaan pembangunan tersebut lebih bersifat dinamis atau dapat berubah -- ubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti, serta sesuai dengan peraturan perundang -- undangan, dalam hal ini menandakan proses perencanaan pembangunan merupakan proses utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dalam tahapan ini harus dijalankan secara optimal.
KEMBALI KE ARTIKEL
