Yap, ini pengalaman pribadi sewaktu akan berangkat menggunakan kereta api parahyangan ke Jakarta dari Cimahi dan memang bertepatan dengan arus balik lebaran yaitu tgl 26 Agustus 2012, dimana penjagaan diperketat sampai sampai tiket pun diperiksa sesuai nama penumpang dengan dalih sebagai memberantas terhadap calo tiket.
Kebetulan saya pengguna jasa kuda besi ini setiap pulang ke kota saya, Cimahi dan sudah kebiasaan saya untuk 'titip' beli tiket oleh adik saya di Cimahi. Berhubung jadi keseringan titip jadi nama tiket selalu atas nama adik saya. Ini mulai kembali bermasalah ketika penerapan nama tiket harus sesuai dengan KTP pada 1 Agustus 2012. Padahal saya lihat di berita penerapan berlaku pada 1 September 2012 (mohon koreksi jika salah). Saya pun sempat protes saat menginformasikan ini dan di tujukan ke bagian tiket, namun bagian tiket tidak bisa bertanggung jawab. Lalu saya tanyakan ke kondektur yang bertugas di kereta api tersebut dan jawabannya tetap sama ''tidak bertanggung jawab jika diturunkan di kereta''. Hmmmm, saya sempat berpikir inikah caranya mengayomi masyarakat? BUMN sekelas PT.KA yang menguasai perkeretaapian tidak bisa memberikan solusi atas perbedaan akibat peraturan yang terkesan mendadak (soalnya pemberitahuan ini mulai terdengar saat dekat dengan arus mudik).
Well, setelah protes sana sini akhirnya tanpa ada solusi dari pihak tiket atau kondektur terpaksa saya tidak bisa naik kereta. Ditengan putus harapan untuk kembali ke Jakarta, saya di kejutkan oleh petugas kepala stasiun Cimahi, dia yang akan bertanggung jawab akan keberangkatan tiket saya ini (terima kasih, semoga bapak bisa menginspirasi bagi orang orang yang dapat mengambil keputusan secara tepat)
Dan akhirnya saya tetap berangkat ke Jakarta tanpa perlu takut atau waswas akan 'ancaman diturunkan dari kereta'