Neo kolonialisme merupakan satu bentuk “penjajahan” baru antara bangsa yang memiliki power yang lebih dengan bangsa-bangsa yang memiliki power yang lemah. Penjajahan dalam bentuk baru itu tidak lagi memandang kolonialisme sebagai penjajahan fisik dimana pemerintahan dan penguasaan atas semua sumberdaya dilakukan secara langsung oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain.Neo kolonialisme berwujud keterpengaruhan yang sangat kuat bahkan ketergantungan satu bangsa terhadap bangsa lain untuk melakukan berbagai hal terhadap apa pun yang diinginkan oleh bangsa lain, misalnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu maka kedaulatan bangsa yang bersangkutan menjadi semu karena tak pernah bisa untuk sepenuhnya menetukan kebijakannya sendiri.
Pasca dekolonialisasi, bangsa yang memiliki higher power melakukan control secara tidak langsung terhadap bangsa powerless, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, perdagangan dan financial. Tujuannya, untuk mendominasi kekuatannya di bangsa-bangsa yang powerless melalui lembaga-lembaga financial dunia. Bangsa yang higher power, menggunakan kekuatan dan kontrolnya melalui lembaga-lembaga finansial dunia( IMF dan World Bank) dalam setiap kebijakan ekonominya. Sehingga, bangsa yang memiliki power yang lebih sedikit, mendapatkan “kontrol” dari bangsa yang memiliki power yang lebih.
CONTOH KASUS
Salah satu contoh dari neokolonialisme adalah bentuk hubungan antara IMF dan World Bank yang didominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Pasca Perang Dunia kedua, banyak negara-negara yang membutuhkan pinjaman besar untuk membangun negaranya kembali. Dari keadaan itulah kemudian muncul ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap IMF dan World Bank yang dipolitisir negara maju.
Salah satu contohnya adalah Indonesia yang sampai saat ini masih bergantung kepada IMF dan World Bank. Karena ketergantungan itulah, IMF dan World Bank (yang notebene dikuasai oleh negara-negara maju, seperti Amerika) melalui kebijakan-kebijakannya kemudian dapat mengatur keadaan ekonomi dan politik di Indonesia.
Contoh dari kebijakan yang dikeluarkan IMF adalah menurunkan standar UMR namun dengan jam kerja yang maksimal. Hal ini menyebabkan banyak investor asing yang mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia. Misalnya, pada perusahaan konveksi GAP, buruh dibayar dengan upah yang sangat inim tapi mereka harus bekerja selama kurang lebih delapan belas jam.