Dengan kepercayaan di atas, AS kemudian berusaha untuk menyebarkan prinsip ini ke seluruh dunia. Untuk menyebarkan prinsip ini, AS mengakomodasikannya dengan jalan pemilihan umum. System “one man, one vote” ini dipercaya merupakan representasi dari pemenuhan hak-hak warga Negara. Dan dengan pemilihan umum ini, warga Negara telah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk merealisasikannya.
Selanjutnya, demokrasi tentu berbicara tentang peran utama wakil rakyat di parlemen. Parlemen merupakan tempat utama penggodokan berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara. Di AS, senat dan kongres yang menjadi utama. Keluarnya undang-undang, peraturan, dan kebijakan Negara hanya dapat direalisasikan jika mendapat persetujuan dari kongres yang kemudian diteruskan ke senat.
Pada masa, pemerintahan George W. Bush, kebijakan-kebijakan yang bersifat “strike”, seperti penyerangan ke Afganistan dan Irak, telah mendapatka persetujuan dari parlemen. Parlemen AS, yang ada saat itu dikuasai Partai Republik, membuat kebijkan ini mudah direalisasikan. Akan tetapi, ketika Partai Demokrat mulai berkuasa, kebijakan-kebijakan Bush tidak bisa dengan mudah mendapat persetujuan, hingga akhirnya masa kekuasaannya berakhir.
Pada masa Barrack H. Obama, eksekutif lebih banyak berusaha untuk membuat kebijakan yang lebih bersifat social. Kebijakan yang terbesar dan bersejarah adalah saat undangundang subsidi kesehatan yang telah digodok selama lebih dari satu decade akhirnya menjadi kenyataan. Semua terjadi, setelah parlemen menyetujui kebijakan ini. Dan dari fakta itulah, jelas terlihat bahwa kebijakan domestic dan luar negeri AS sangat tergantung dengan partai yang memerintah di parlemen.
