Sanksi bagi koruptor yang tidak mematuhi ketentuan UUD 1945 adalah isu krusial dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghalangi pembangunan dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara bertekad untuk membasmi korupsi sebagai bagian dari usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam situasi ini, penegakan sanksi yang tegas sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi dan menegakkan hukum yang tinggi.
KEMBALI KE ARTIKEL
