Respon komunitas lokal terhadap banjir rob sangat penting karena mereka adalah sumber daya utama dalam proses penanggulangan. Masyarakat Pekalongan telah menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa dengan cara tradisional seperti pembukaan saluran air alami atau penggunaan sistem irigasi yang lebih baik. Namun, upaya ini harus didukung oleh kebijakan publik yang lebih kuat agar bisa diterapkan secara luas. Hal ini termasuk investasi pada teknologi canggih untuk monitoring cuaca dan prediksi banjir, serta pelaksanaan program edukasi tentang perilaku hidrologi yang aman. Selain dukungan komunitas lokal, pemerintah juga m memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi
banjir rob di Pekalongan. Strategi penanggulangan yang efektif haruslah multiaspek, mulai dari rencana master perkotaan yang direvisi untuk mengurangi zona rawan banjir, sampai kepada implementasi proyek-
proyek konstruksi yang bertujuan meningkatkan kapasitas drainase. Perlu adanya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Kementrian PU (Publik Utama), dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk memberikan respons cepat dan tepat waktu saat bencana datang.
Penelitian akademis pun merupakan salah satu elemen penting dalam strategi penanggulangan banjir rob di Pekalongan. Melalui analisis data historis dan survei lapangan, para ahli dapat membantu identifikasi titik-titik tertinggi risiko banjir dan merancang solusi yang spesifik. Contohnya, studi geofisika dapat membantu pemetaan struktur tanah dasar sehingga lokasi-lokasi yang paling rentan dapat diprediksi dengan
lebih akurat. Dengan demikian, kita dapat merealisasikan suatu ekosistem yang lebih stabil dan siap menghadapi ancaman-ancaman masa depan. Oleh karena itu, integrasi multidisiplinari antara ilmuwan, praktisi, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan Pekalongan yang lebih resilien terhadap bencana alam.
Penanggulangan banjir rob di Pekalongan menjadi isu penting karena dampaknya yang signifikan
terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan Roadmap Penanganan Rob, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini secara terstruktur dan terencana. Kebijakan tersebut mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem drainase di daerah rawan banjir.
Pemerintah Kota Pekalongan sudah mulai mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk
mengatasi banjir rob. Salah satunya adalah pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai. Tanggul laut dibangun untuk menahan air laut agar tidak masuk ke daratan, sementara normalisasi sungai bertujuan untuk memperlancar aliran air, mengurangi genangan, dan meminimalisir dampak banjir.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan dampak dari banjir rob yang sering
mengganggu kehidupan masyarakat Pekalongan. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong
penerapan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah genangan air. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terampil.Â