Wakil Ketua MPR, Mahyudin,
mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 73 tahun, masyarakat adil dan makmur belum terwujud. Ia menekankan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menikmati fasilitas dasar seperti listrik, kesehatan, dan pendidikan yang memadai, serta masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan. Mahyudin juga mengkritik bahwa masyarakat Indonesia terlalu mudah diadu-domba dan dipolitisasi, sehingga mengesampingkan urusan mensejahterakan rakyat dan menciptakan lapangan kerja.
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi semua pihak. Dengan demikian, pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2013-2018 juga menekankan pentingnya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.
Dalam sintesis, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan yang kompleks dan memerlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan nasional harus berfokus pada pemberdayaan Usaha Kecil, meningkatkan kesempatan dan kemampuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan.
