Metode MDS memfokuskan pada perbandingan sistem yang sangat berbeda untuk menemukan kesamaan yang mendasari keberhasilan suatu fenomena. Dalam konteks ini, analisis demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat akan mengungkap bagaimana kedua negara dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang kontras tetap mampu menjalankan demokrasi dan tantangan apa saja yang mereka hadapi.
Amerika Serikat memiliki sejarah demokrasi yang panjang, dimulai sejak kemerdekaannya pada tahun 1776. Dengan konstitusi yang kokoh dan stabilitas politik yang relatif terjaga, AS dianggap sebagai salah satu model demokrasi mapan. Sebaliknya, Indonesia baru memulai perjalanan demokrasinya secara penuh setelah Reformasi 1998, dengan meninggalkan sistem otoriter Orde Baru. Perbedaan dalam perjalanan sejarah ini memengaruhi cara demokrasi berkembang di kedua negara.
Perbedaan lainnya terletak pada struktur pemerintahan. AS adalah negara federal, di mana setiap negara bagian memiliki otonomi tinggi, sementara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan terpusat, meskipun telah menerapkan desentralisasi sejak era reformasi. Struktur federal AS memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah.
Dalam hal pemilihan umum, AS menggunakan sistem Electoral College untuk pemilihan presiden, di mana suara rakyat secara langsung tidak selalu menentukan hasil akhir. Di sisi lain, Indonesia menerapkan pemilu langsung yang memberikan rakyat kekuasaan langsung untuk memilih presiden. Meskipun sama-sama menghadirkan mekanisme demokratis, kedua sistem memiliki kelemahan masing-masing, seperti kerumitan sistem Electoral College di AS dan ancaman politik uang dalam pemilu di Indonesia.
Amerika Serikat memiliki sistem dua partai dominan, yaitu Democrats dan Republicans. Sistem ini menciptakan stabilitas politik tetapi membatasi keragaman representasi. Sebaliknya, Indonesia memiliki sistem multipartai yang memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk berkompetisi. Namun, sistem multipartai sering menghasilkan koalisi yang tidak stabil dan memperumit proses pengambilan keputusan di parlemen.
Budaya politik di AS cenderung berbasis individualisme dan penegakan hukum yang ketat. Sebaliknya, Indonesia lebih mengedepankan nilai kolektivisme dan musyawarah. Hal ini memengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam politik, di mana warga AS lebih vokal dalam menyuarakan pendapatnya, sementara masyarakat Indonesia lebih terikat pada norma sosial dan kekuatan patronase.
Kedua negara menghadapi tantangan dalam mempertahankan demokrasi. Di AS, polarisasi politik yang semakin tajam menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi, terutama sejak pemilu 2020. Di Indonesia, masalah seperti korupsi, politik uang, dan intoleransi masih menjadi hambatan dalam memperkuat kualitas demokrasi. Meski demikian, komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi landasan di kedua negara.
Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan besar dalam sejarah, struktur politik, dan budaya, keduanya berhasil menjalankan demokrasi dengan cara masing-masing. Kesamaan mendasar seperti pemilu reguler, checks and balances, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan demokrasi di kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat diadaptasi dalam berbagai konteks lokal yang unik.
Melalui analisis metode MDS, terlihat bahwa meskipun perbedaan mendasar sangat mencolok, ada faktor universal yang membuat demokrasi dapat bertahan di negara mana pun. Faktor-faktor ini, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, harus terus dijaga agar demokrasi tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman.
