Perbedaan pendapat dalam hal penentuan awal Ramadhan memang tidak dilarang, dan juga tidak mutlak harus taat kepada keputusan pemerintah. Namun jika dilihat dari prinsip kemaslahatan publik (al-maslahah al-‘ammah) sudah seharusnya menjadi perhatian dan bersedia menghilangkan sikap ego kelompok masing-masing. Begitu juga dengan kaidah Tasharruf al-ra'i ala al-ra‘iyah manuthun bi al-mashlahah (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya dituntun oleh prinsip kemaslahatan umum). Artinya, pendapat yang paling didengar adalah yang paling maslahat untuk masyarakat. Sepanjang jelas maslahatnya bagi umat seperti dalam penentuan awal Ramadan, maka di situlah orang-orang yang berwenang (otoritatif) harus paling ditaati oleh umat. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah bukan hal yang salah, tetapi seharusnya untuk menghilangkan kebingungan masyarakat tentang kapan dimulainya puasa, keputusan pemerintah bisa menjadi solusinya. Ini menjadi jalan tengah dan solusi menghilangkan kebingungan. Pemerintah hadir untuk menjembatani pihak-pihak yang bersilisih pendapat sehingga terhindari perpecahan yang berlanjut. Karena hilal kita sama (Wilayatul Hukmi/mathla’), alangkah indahnya kita juga berpuasa dan berbuka dengan ketetapan waktu yang sama. Selamat berpuasa, semoga ke depan kita bisa mengawali dan mengakhirinya bersama sama
KEMBALI KE ARTIKEL
