Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengusulkan untuk menghapuskan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dan menggantinya dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini bertujuan untuk mengurangi biaya pemilu dan mengalihkan dana untuk program-program pembangunan lainnya yang dinilai lebih mendesak, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, meskipun ide ini terdengar efisien dari sisi anggaran, usulan tersebut memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang perlu dicermati lebih dalam.
Salah satu alasan utama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah efisiensi anggaran. Pemilu langsung untuk memilih kepala daerah memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari logistik, pengamanan, hingga kampanye yang melibatkan banyak pihak. Prabowo berpendapat bahwa pengalihan proses pemilihan kepada DPRD akan membantu memfokuskan anggaran negara untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan, yang kini memerlukan perhatian lebih di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Namun, ada kekhawatiran besar terkait pengaruh penghapusan pemilu langsung ini terhadap demokrasi di Indonesia. Pemilihan langsung oleh rakyat selama ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat partisipasi politik dan memberikan rakyat suara lebih besar dalam menentukan pemimpin mereka. Dengan mengalihkan kekuasaan tersebut kepada DPRD, beberapa kalangan berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi legitimasi pemimpin daerah yang terpilih, yang justru bisa berisiko memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, mekanisme pemilihan oleh DPRD bisa membuka celah bagi praktek-praktek politik transaksional, di mana calon kepala daerah mungkin lebih mengandalkan dukungan politik dan jaringan partai dibandingkan dengan popularitas dan kualitas kepemimpinan yang mereka tawarkan. Hal ini dapat berujung pada penurunan kualitas pemerintahan daerah, mengingat pemilihan yang tidak langsung dari rakyat tidak akan sepenuhnya mencerminkan kehendak publik.
Bahkan meskipun penghematan anggaran menjadi tujuan yang sangat penting, kita juga perlu bertanya, apakah efisiensi biaya harus datang dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah lama diperjuangkan? Pemilu langsung adalah instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Jika kebijakan ini diterapkan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan hak-hak demokratis rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Seiring dengan diskusi ini, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mengadakan perdebatan yang lebih mendalam mengenai pengaruh dari usulan ini terhadap kualitas demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat daerah. Pemilu yang lebih efisien memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis.
