Menilai tingkat korupsi partai2 bukanlah suatu pekerjaan mudah. Kesulitannya adalah pada obyektifitas kita sebagai subyek penilai yang cenderung untuk agak subyektif dan obyek penilaian (partai) yang juga cenderung mau menang sendiri dan menganggap bahwa partainya bersih. Subyektifitas penilai yang cenderung memberikan penilaian bersih kepada partai yang diikuti dan memberi nilai tidak bersih kepada partai yang dibencinya. Disisi lain, yang sudah antipati terhadap partai akan menganggap semua partai tidak bersih.
Kesulitan kedua adalah kecenderungan kita menilai suatu obyek (partai) dengan pandangan hitam putih. Kesalahan kecil dari suatu partai dianggap tidak ada bedanya dengan sebuah kesalahan besar. Seorang anggota suatu partai yang melakukan kesalahan menempel poster didinding rumah warga dinilai sama dengan korupsi trilyunan dari salah seorang anggota partai lainnya.
Kesulitan yang ketiga adalah memberi bobot yang proporsional terhadap kesalahan suatu partai. Karena kesulitan inilah perlu kiranya kita melakukan penyederhanaan seperlunya.
Sebagai contoh untuk menilai korupsi suatu partai berdasarkan jumlah kasus yang melibat, jumlah anggota partai yang terlibat atau apa ? apakah keterlibatan anggota partai biasa dan yang pengurus apakah sama ? dan banyak pertanyaan lain.
Penyederhanaan dilakukan hanya dengan pembatasan2 sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan anggota partai adalah anggota partai yang menjadi/pernah menjadi anggota DPRD/DPR periode 2009/2014 berasal dari partai tersebut.
Data keterlibatan anggota partai ada di http://chirpstory.com/li/184257 lengkap dengan nama, jabatan dan asal partai.
Secara ringkas jumlah koruptor dari masing-masing partai adalah sebagai berikut :
