Di negeri ini batas antara persoalan hukum dan politik memang tidak selalu jelas. Apalagi jika persoalan hukum menyentuh para politisi entah berupa skandal pribadi maupun skandal yang sifatnya publik semacam korupsi. Pasca skandal hukum yang melilit seorang politisi selalu saja berkembang isu/rumor tanpa fakta tetapi seolah-olah benar adanya (ibarat kentut=ada baunya meski tidak berwujud). Rumor-rumor yang berkembang ini tidak jarang membingungkan masyarakat awam soal mana yang benar dan salah. Akibatnya, masyarakat pun semakin dibuat skeptis terhadap benar tidaknya para penegak hukum (misalnya KPK,dll) untuk menegakkan aturan/memberantas korupsi tanpa 'pesanan pemangku kepentingan politik.' Pada titik ini, kemurnian usaha para penegak hukum untuk memberantas korupsi dan skandal moral para politisi pun seolah-olah dipertanyakan dan digugat oleh rumor-rumor 'politisasi hukum'. Apalagi menjelang pemilu 2014.
KEMBALI KE ARTIKEL
