Denuklirisasi di Semenanjung Korea: Jalan Panjang Menuju Perdamaian Dunia di Tengah Ketegangan Global

Sejak Perang Korea pada 1950-an, Semenanjung Korea telah menjadi tempat konflik yang berkepanjangan. Namun, saat ini, semenanjung Korea menghadapi masalah yang lebih besar daripada konflik ideologis antara utara dan selatan. Salah satu masalah keamanan dunia yang paling penting di abad ini adalah ancaman nuklir Korea Utara. Banyak upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai denuklirisasi, tetapi kemajuan masih lamban. Proses menuju perdamaian global masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Diplomasi, tekanan internasional, dan keseimbangan kekuatan adalah elemen penting dalam proses ini. Selama pemerintahan dinasti Kim, Korea Utara telah melihat senjata nuklir sebagai cara untuk menjamin kelangsungan hidup pemerintahannya. Dalam konteks internal, rezim Kim Jong-un dilegitimasi oleh kepemilikan senjata nuklir oleh rakyatnya, yang melihat program ini sebagai representasi kekuatan dan kemandirian di tengah tekanan internasional. Secara luar, senjata nuklir memungkinkan Korea Utara untuk menantang negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, dan memaksa dunia untuk mengakui keunggulannya.
Namun, kemajuan Korea Utara dalam pembuatan senjata nuklir dan rudal balistik telah meningkatkan ketegangan di Asia Timur. Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat merasa terancam, yang menyebabkan perlombaan senjata dan memperburuk kondisi keamanan di wilayah tersebut. Dilema besar muncul dari keadaan ini: bagaimana mencapai denuklirisasi tanpa menyebabkan ketidakstabilan atau bahkan konflik di wilayah tersebut?. Meskipun retorika tentang denuklirisasi sering terdengar di berbagai forum internasional, proses ini sangat kompleks. Meskipun bersejarah, pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 dan 2019 tidak menghasilkan tindakan konkret menuju denuklirisasi total. Meskipun pembicaraan diplomatik sempat menimbulkan harapan, kemajuan yang lebih besar gagal dicapai karena tidak ada kesepakatan yang mendalam serta perbedaan pendapat tentang definisi denuklirisasi.
Denuklirisasi Korea Utara harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat. Mereka khawatir bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir, sehingga rentan terhadap serangan militer atau penggulingan pemerintahan. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama Korea Selatan dan Jepang, menginginkan denuklirisasi penuh sebelum memberikan konsesi ekonomi atau jaminan keamanan yang lebih besar. Kebuntuan ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak.