Hukum mengkategorikan tindakan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, bagi para politikus dan birokrat korupsi adalah budaya dan habitual. Bukankah tindakan korupsi yang menggerus kesejahteraan dan keadilan rakyat banyak tersebut, lambat laun menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan para pelayan publik baik mereka yang memangku jabatan politik (eksekutif dan legislatif) maupun fungsional (birokrat)? Bukankah begitu?
KEMBALI KE ARTIKEL
