Pentingnya Transparansi Rancangan dan Pengelolaan APBDes pada Masyarakat

Desa adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingangan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyrakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 6 tahnun 2014). Dalam UUD 1945 pemerintahan daerah berwenang  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Dengan diberlakukannya sebuah otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali pemerintahan desa.