Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa kenaikan harga dipicu oleh dinamika dalam sistem suplai. Sebab, ketersediaan stok dan kelancaran distribusinya ini memang kewenangan dari Pemerintah Daerah. Untuk mengaturnya, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi agar distribusi dari daerah produksi menuju ke daerah suplai benar-benar terintervensi.
Hasil panen cabai secara nasional di seluruh Provinsi saat ini mengalami penurunan sekitar 7-10 persen dari tingkat rata-rata produksi bulanan. Penurunan panen cabai diindikasikan oleh rotasi tanaman dari menanam komoditas cabai ke komoditas padi lantaran pada periode Mei-Juni curah hujan di beberapa wilayah masih cukup tinggi. Hal ini diperkuat dengan data dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia bahwa 70 persen petani beralih ke komoditas lain.
Alasan naiknya harga cabai selain karena penurunan panen juga dipicu banyaknya tanaman cabai yang terserang. Akibatnya petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk hingga obat-obatan agar cabai tidak terserang penyakit baik yang disebabkan oleh hama maupun jamur.
Maka dari itu, iklim memang tidak bisa diduga-duga. Perlu adanya upaya pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman cabai dengan cara melakukan penyemprotan hama penyakit pada sentra produksi Cabai di berbagai daerah. Memburuknya kondisi tanah karena penggunaan pupuk kimia menjadi alasan lain harga cabai merangkak naik.
Cabai yang tersendat bisa saja karena musim ataupun biaya transportasi naik. Memang ada beberapa daerah yang sudah panen, namun dalam pengirimannya masih terhambat. Kenaikan harga cabai juga disebabkan akibat permainan dari tengkulak. Sebab, banyak petani lebih memilih untuk menjual komoditas cabai ke tengulak daripada pasar induk.
Indikasi pelaku tengkulak dalam pemasaran cabai ini bisa saja memainkan peran dalam harga cabai yang kian merangkak naik. Memang cabainya ada tapi sengaja dijual lagi dengan harga yang mahal.
Melihat harga cabai yang merangkak naik di lapangan, maka pemerintah perlu mengambil langkah agar bisa meredam gejolak harga. Berikut adalah beberapa opsi kebijakan yang bisa diambil:
Pertama, Kementan perlu memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya.
Database kementan seringkali bias. Data Juni 2022 tercatat cabai masih mengalami surplus secara nasional namun kenaikan harga terjadi merata diseluruh propinsi.
Kedua, pemerintah harus berfikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya. Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupa. persediaan nasional.
Indonesia membutuhkan Badan Pangan Nasional (BPN) yang lebih aktif. Saat ini BPN terkesan pasif, belum memadai melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan di pasar secara detail.
Ketiga, memberikan solusi jangka pendek melalu penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki surplus.
