Piter Abdullah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyatakan perpanjangan sudah pasti akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan hal tersebut tidak Bisa dihindarkan. "Tinggal bagaimana pemerintah mengurangi dampak negatif tersebut dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan baik sosial maupun dunia usaha,"
Sejauh ini ekonomi memang masih belum bisa optimal akibat ada PPKM pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas sementara kelas menengah ke bawah tekanan ekonomi yang makin mendalam andaikan mau dibuka pun belum tentu kembali di posisi awal Mei sampai Juni sebelum adanya BBM darurat, Imbuh Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios).
Maka dari itu, jalan yang bisa dilakukan pemerintah supaya mengurangi dampak negatif tersebut, dengan menaikkan anggaran bansos. Sebab, Pemerintah masih mempunyai silpa anggaran Rp136 triliun yang bisa cepat di lokasi ke belanja perlindungan sosial.
Dengan hal tsb, Sampai September penerima bisa mendapat Rp1-1,5 juta/bulan. Selain itu, BSU minimum disalurkan Rp 5 juta selama 3 bulan. Hal ini untuk mencegah perusahaan besar maupun usaha informal yang cashflow nya berdarah agar tidak PHK sepihak selama perpanjangan PPKM .
