Ditengah arus urbanisasi yang kian cepat dan lapangan pekerjaan yang semakin susah, bagian yabg sering terlupakan adalah faktor pendukung seperti pemukiman yang turut terkena imbas dan makin semrawut. Menurut Senator Dapil Bali Bambang Santoso, pemerintah wajib mengentasi permasalahan tersebut. "Sesuai amanat undang-undang, pemerintah memiliki kewajiban untuk menata kualitas kawasan permukiman kumuh yang ada di daerah." Ujar Senator kerap disapa HBS tersebut. Selasa (6/8/2024)
Meskipun dalam eksekusinya terjadi kendala yang cukup kompleks seperti penganggaran dan pembagian kewenangan. Namun, senator HBS masih berkeyakinan bahwa rasionalisasi tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi alasan untuk tidak melaksanakannya. "Masyarajat kian tidak menentu soal nasib mereka. Negara harus segera hadir untuk menyelsaikan masalah." Ujar Senator asal Bali itu.
KEMBALI KE ARTIKEL
