Pada paruh kedua abad ke-19, Hindia Belanda mengalami sebuah perubahan sosial yang sangat cepat dan dahsyat. Hal tersebut merupakan sebuah implikasi dari dikeluarkannya kebijakan -- yang kemudian disebut Politik Pintu Terbuka (
Opendeur Politiek) oleh pemerintah Hindia Belanda. Diterapkannya kebijakan Politik Pintu Terbuka pada tahun 1870 oleh pemerintah Hindia Belanda menandai dimulainya sejarah kapitalisme di tanah jajahan. Penetrasi kapitalisme di tanah jajahan telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan berkembangnya perkebunan besar, perubahan aturan tenaga kerja dan penyewaan tanah dari petani. Penetrasi kapitalisme membawa masuknya banyak modal di tanah jajahan, sehingga infrastruktur kemudian menjadi elemen yang sangat penting sebagai pendukung gerak modal. Dengan demikian, pada akhir abad ke-19 negara kolonial mulai melakukan pembangunan besar-besaran di tanah jajahan, seperti misalnya; jalan raya, pelabuhan dan kantor dagang, jaringan kereta api diperluas; bank -bank mulai tumbuh; dan pendidikan didorong untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan menggerakkan semua perlengkapan yang dibangun tersebut. Hubungan sosial produksi lama menjadi usang dan tidak relevan karena adanya penetrasi kapitalisme. Raja-raja tidak lagi memiliki kekuatan dengan kekuasaannya, karena kapitalisme telah memunculkan "raja-raja" baru, yaitu para pemilik modal. Masyarakat Hindia Belanda benar-benar menghadapi perubahan sosial yang dahsyat, sebuah realitas baru yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam jangkauan pikirannya.
KEMBALI KE ARTIKEL
