Dunia politik di Indonesia lebih didominasi oleh laki-laki atau biasa disebut maskulinitas. Pembuat kebijakan-kebijakan yang selama ini banyak dikenal oleh masyarakat pun mayoritas diisi oleh kalangan laki-laki. Laki-laki lebih dinilai dominan dalam aspek-aspek kepentingan publik, sementara masalah-masalah publik yang timbul lebih didominasi oleh wajah-wajah perempuan. Hal tersebut merupakan sebuah ketimpangan yang terasa sangat nyata. Afirmative action 30% yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi bagian di parlemen merupakan hal yang dirasa kurang. Negara sudah memfasilitasi perempuan untuk ikut andil dalam menyuarakan aspirasi dengan afirmative action sebanyak 30%, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya partai politik yang tidak mengimplementasikan hal tersebut. Konstitusi UUD RI 1945 dan UU tentang Pemilu telah mengatur adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemilu, namun yang memiliki otonomi organisasi untuk melakukan pencalonan anggota legislatif adalah partai politik. Partai politik masih belum sepenuhnya serius mencalonkan perempuan sebagai caleg (calon anggora legislatif). Banyak partai politik yang mengajukan calon anggota parlemen wanita hanya sebagai prasyarat saja, namun tidak benar-benar memberikan dukungan yang cukup. Partai politik merupakan sebuah pintu bagi perempuan untuk memasuki dunia parlemen dalam pengambilan keputusan. Namun realitasnya, terjadi adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dalam studi yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa politisi perempuan yang berhasil duduk di atas kursi parlemen merupakan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan, perempuan yang memilik modal perekonomian yang cukup, atau perempuan yang memiliki popularitas tinggi. Hal tersebut memberikan sebuah gambaran bahwasanya tidak semua perempuan dapat dengan mudah hadir ke dalam kursi parlemen.
KEMBALI KE ARTIKEL
