Negara, yang memiliki kualitas sumber daya yang memadai baik manuisa maupun alam, memerlukan pemerintah yang bijaksana dalam menempatkan dan mengatur sehingga negara itu kokoh dan menghasilkan keluaran yang berdampak positif pada negara itu sendiri maupun dunia. Selain pemerintah yang bijaksana, diperlukan juga rakyat yang dewasa dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak serta kritis. Bila sudah terdapat komponen-komponen yang memadai tersebut maka diperlukanlah badan pengawasan yang objektif untuk memastikan bahwa apa yang diperintahkan oleh pemerintah benar dan baik untuk rakyat, apa yang dihasilkan berguna, diperlukan dan baik untuk rakyat, serta mengawasi keinginan dan kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dan disaring untuk menjadi masukan dalam program pemerintah. Semuanya harus lah sinergis, maka bila sinergis dan harmonis maka terlihat lah benar-benar sempurna negara ini. Namun dalam kenyataan sehari-hari belum terinpertasi secara tepat semua falsafah yang telah ada. Pemerintah dan masyarakat belum benar-benar mengerti arti posisi dan peran dari posisinya masing-masing. Pemerintah masih belum secara holistik menyelesaikan masalah dan problematika yang ada. Permasalahan pemahaman juga menjadi kendala masyarakat dalam menjalan kan kewajiban serta memperoleh haknya di dalam berjalannya negara ini. Penyelesaian untuk masalah birokrasi di negara ini umumnya sudah ada namun belum konkret dalam kenyataan pelaksanaannya, penyelesaian kurang tepat untuk masalah yang masyarakat dan pemerintah hadapi, contohnya penggantian sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung oleh DPRD untuk menyelesaikan masalah kecurangan dalam pemilu. Dalam contoh yang telah terjadi, pembuat undang-undang tidak memperhitungkan pendapat rakyat tentang keputusan yang diambil dan keputusan yang diambil juga telah melanggar sistem pemerintahan presidensil. Akibat dalam jangka waktu pendek adalah sejumlah demonstrasi dari beberapa ormas dan lembaga pendidikan tinggi. Akibat dalam jangka waktu lama adalah merembetnya pelanggaran sistem pemerintahan ini ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pilpres. Perhitungan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi problematika harus dilakukan bila perhitungan tidak tepat dan sesuai akan menimbulkan akibat yang mungkin lebih buruk dari sebelumnya.
