Belakangan, ruang Banggar yang sudah sempat direnovasi, kembali dibongkar. Apakah persoalan sudah selesai? Belum sama sekali, mau dikemanakan kursi-kursi yang harganya Rp24 juta per unit itu? Jika kursi dikembalikan kepada pemenang tender, pastinya akan kena penalti.
Anggota Banggar tidak boleh seenaknya lepas tanggung jawab begitu saja. Bagaimanapun juga munculnya keputusan renovasi yang dianggap mubazir oleh publik itu atas andil mereka juga.
Kursi sudah telanjur dibeli. Sementara kalau dijual lagi tak akan ada yang mau membelinya. Terang saja tak ada yang mau beli karena memang seharusnya harganya hanya Rp9 juta per unit.
So what? Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik, anggota DPR harus membeli kursi itu. Terserah kursinya mau dipakai di kantor atau dibawa pulang, yang penting duitnya berasal dari APBN harus dikembalikan.
Ini sekaligus jadi pelajaran etika yang penting bagi anggota Banggar. Berpikirlah dulu sebelum berpendapat, sesal kemudian tiada guna.
