Sekitar tiga bulan lalu, kosa kata kegilaan itu muncul. Gara-gara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengutak-atik aturan main dengan mencoba merevisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah pasca-terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) justeru menjadi rangsangan kegilaan.
“Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan,” kata Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara.
KEMBALI KE ARTIKEL
