UU MD3 Membuat Pemerintahan Tidak Transparan

Disahkannya UU MD3 yang memuat pasal melarang mengkritik DPR bukan langkah baik. Dalam Pasal 122 huruf k UU MD3 dijelaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.