PKB 'Tak Salah' Soal Rangkap Jabatan Menteri (1)

"PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid pada hari Minggu, 10 Agustus 2014 (Republika Online, 10/8/2014). Adakah hal yang salah (secara hukum-an sich) dari uraian Jazilil Fawaid tersebut? Terkait hal aquo, berikut sekelumit pendapat 'analisis yuridis' penulis mengenai kedudukan Menteri dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) guna menghindari kebingungan bagi masyarakat (awam) dan menempatkan suatu hal dalam proporsinya.