Asal muasal terjadi nya jebakan pangan, dapat disebabkan oleh data yang tidak akurat. Atau dapat juga tercipta karena pengelolaan pangan yang keliru. Selama banyak pihak yang meragukan kevalidan data yang selama ini disampaikan Pemerintah, maka peluang ketidak-akuratan data pun menjadi semakin tinggi. Kalau saja kita salah mengelola nya, bisa jadi hal ini akan menjadi bumerang bagi perjalanan pembangunan itu sendiri. Ini sebetul nya yang perlu untuk dihindari.
Data pangan yang akurat dan valid adalah prasyarat utama agar kita terhindar dari jebakan pangan. Oleh karena itu, kalau saja alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlangsung, bahkan terekam semakin membabi-buta, namun produksi padi secara nasional terus meningkat, padahal pencetakan sawah terekam ala kadar nya, maka sah-sah saja bila banyak pihak yang meragukan "kebenaran" dari data tersebut. Itu sebab nya, data dasar pangan menjadi teramat penting dan prinsip dalam menghindari terjadi nya jebakan pangan.
Mengarungi tahun 2014 ini, soal jebakan pangan, terekam semakin mengkhawatirkan, khusus nya tatkala banyan bangsa di dunia ditengarai bakal menghadapi krisis pangan yang cukup hebat. Pasal nya, tentu bukan hanya terkait dengan masalah anomali iklim yang hingga kini masih belum mampu dikendalikan dengan baik, atau juga berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, namun masalah ketersediaan pangan yang makin menipis, karena ada nya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang semakin membabi-buta pun, bisa saja tampil menjadi salah satu faktor penyebab terjadi nya jebakan pangan.
Lebih serius lagi adalah ada nya kehendak politik Pemerintahan Sby, yang menargetkan pada tahun 2014, bangsa ini harus mampu mewujudkan surplus 10 juta ton beras. Ini yang perlu dicermati dengan serius. Sebab, kalau saja kita tengok suasana yang tengah tercipta, surplus beras tersebut peluang nya sangat kecil untuk dicapai. Beberapa kalangan malah meragukan produksi beras yang selama dilaporkan BPS. Atas dasar hal yang demikian, rasa nya sangat diperlukan ada nya "satu data pangan" secara nasional.
Jebakan pangan, kini sudah mulai terasakan. Kemauan politik Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan pangan yang holistik, tampak masih setengah hati. Pembangunan pangan lebih dianggap sebagai gugur kewajiban saja dan belum ada keberanian untuk melahirkan terobosan di bidang pangan. Cara pandang yang sifat nya linier terlihat masih dominan, ketimbang berupaya menciptakan terobosan. Mudah-mudahan ke depan kita akan mampu menangkal nya. Tentu dengan langkah-langkah yang sifat nya terukur dan akuntabel.
