Untuk itu, sangat beralasan jika gerak-geriknya selama memimpin ibu kota hampir selalu dikaitkan dengan kepentingan politik. Padahal, boleh jadi hal tersebut tidak ada dalam pikiran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Artinya, Anies memang murni dalam setiap kebijakannya hanya untuk kebaikan kota dan warga Jakarta.
Tapi, tak bisa dipungkiri bahwa jadinya Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta adalah hasil proses politik. Maka, semurni apapun niat Anies dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pemimpin daerah akan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik.
Jangankan kebijakan populis, langkah-langkah yang tidak populis pun cengkraman politik hampir selalu mendekatinya.
Contohnya, saat kebijakan-kebijakan Anies terkait penanganan banjir, tentang penebangan ratusan pohon, rencana balapan Formula E, revitalisasi monas, tak sedikit pihak mengkritisi, membully dan memanfaatkan momentum tersebut untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan.
Dan, yang melakukan itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi merambah juga pada pihak-pihak politisi. Baik yang ada di pusat maupun politisi lokal Jakarta.
Para politisi ini seolah turut memanas-manasi publik agar semakin gencar mengkritik atau membully mantan Rektor Universitas Paramadhina Jakarta ini. Maksudnya hanya satu, biar secara politis dia makin terpuruk dimata publik.
Bukannya menuduh, tapi itulah politik akan merasa menang dan gembira jika melihat lawan politiknya terpuruk di mata masyarakat. Dengan begitu, mereka punya kesempatan "mencari muka" demi meraih simpati publik.
Namun, rupanya arah politik mulai kembali memihak Anies Baswedan saat tanah air diserang wabah pandemi virus corona atau covid-19.
Anies yang sedang dalam titik nadir akibat banjir Jakarta yang boleh dibilang tak berkesudahan sejak awal tahun, seperti mendapatkan momentumnya kembali. Begitu banyak publik yang mengapresiasi dan memberi pujian.
Kebijakan Anies Baswedan tentang penanganan virus corona di awal-awal merebaknya wabah benar-benar menang satu langkah dibanding dengan pemerintah pusat.
Betapa tidak, di saat pemerintah pusat seperti masih kebingungan menentukan langkah dan kebijakan, Anies Baswedan sudah berani memutuskan untuk menutup tempat-tempat rekreasi di Jakarta, untuk kemudian di susul dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik formal maupun non formal.
Sontak kebijakan berani Anies ini banyak didukung banyak pihak. Dia dianggap cepat tanggap dan tegas dalam bersikap dalam melindungi rakyatnya dari penyebaran virus asal Wuhan, Cina dimaksud.
Namun, selain banyak pujian dan apresiasi, ternyata ada juga pihak yang kurang senang. Kebijakan Anies ini dinilainya sebagai akal-akalannya untuk mendapatkan simpati publik. Meski, memang tak dipungkiri beberapa pendukung Anies pun ada yang memanfaatkan momentum baik tersebut untuk menyeretnya ke ranah politik Pilpres 2024.
Dalam hal ini, menurut pendukungnya, Anies dianggap sebagai sosok atau figur yang tepat sebagai pemimpin bangsa Indonesia.
Rupanya, hal itu membuat pemerintah kurang nyaman. Terbukti, sejak banyaknya dukungan terhadap Anies, pemerintah pusat seperti baru terbangun dari tidurnya. Mereka pun cepat mengambil langkah-langkah jelas. Meski maaf, mengekor dengan apa yang telah dilakukan Anies Baswedan.
Ya, dalam hal ini pemerintah pusat pun mulai memerintahkan untuk menutup tempat keramian dan meliburkan sekolah, untuk kemudian populer sebutan social distancing, physical distancing dan work from home.
Dari situ pemerintah mulai mengambil alih kendali dengan membuat beberapa langkah kebijakan lainnya. Seperti membentuk tim percepatan penanganan wabah covid-19 berupa gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Ketua BNPB, Doni Munardo.Â
