Sekarang ini, sebagai negara demokratis, Indonesia telah memiliki berbagai institusi politik dan hukum. Ada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Parlemen, dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan dalam praktik politik di Indonesia.
Salah satu isu yang perlu diperbaiki di Indonesia adalah partisipasi politik masyarakat. Meskipun jumlah partai politik sangat banyak di Indonesia, namun partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah justru rendah. Ini terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada kebijakan dan program dari partai politik dan kandidat yang ada.
Sementara itu, pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini tidak hanya berlaku di level nasional, tetapi juga di level daerah. Beberapa wilayah di Indonesia terkenal dengan praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan harus ditingkatkan di seluruh tingkatan pemerintahan.
Di sisi lain, pekerjaan rumah lainnya yang harus diatasi adalah perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Mengenai HAM, tetapi masih ada beberapa isu mengenai hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti perempuan, agama dan etnis tertentu.
Dalam konteks ini, peran media sangat penting untuk membantu mengatasi isu-isu yang belum terselesaikan. Media harus berfungsi sebagai agen perubahan, untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memberikan laporan yang objektif mengenai berbagai praktik politik di Indonesia. Media juga harus mendorong partisipasi masyarakat dalam politik, mendukung pemerintahan yang baik dan transparan, dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
Demikian pula, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam demokrasi dan politik di Indonesia. Komunikasi digital memungkinkan pesan politik untuk menyebar dan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, penggunaan teknologi harus dijadikan alat untuk membantu partisipasi politik dan bukan digunakan untuk tujuan yang merugikan.
Bagaimana Mendorong Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Demokrasi dan Politik?
