Dalam konteks internasional, setiap negara memiliki kedaulatan, yang artinya negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Salah satu aspek penting dari kedaulatan ini adalah imunitas yang diberikan kepada pejabat tinggi negara, khususnya kepada kepala negara. Imunitas ini berfungsi untuk melindungi kepala negara dari tuntutan hukum di tingkat internasional. Akan tetapi, timbul masalah ketika kepala negara terlibat dalam tindak kejahatan internasional seperti genosida atau kejahatan perang. Apakah imunitas ini masih dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari hukuman?
KEMBALI KE ARTIKEL
