Konflik Kepentingan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Ibukota Nusantara

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek pembangunan IKN ini merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan populasi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Namun, dalam proses pembangunan IKN, terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.