Akhir-akhir ini tampak kegamangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dari Polemik KPK _ Polri, Penentuan harga minyak dan berbagai hal yang menyangkut masalah - masalah Politik Sosial. Kontrol Parlemen semakin kuat, demikian juga partisipasi publik yang tersalurkan baik melalui NGO maupun Mass Media menjadi elemen-elemen yang menentukan arah kebijakan pemerintah. Sekedar legal saja rasanya tidak cukup. Contoh dalam penegakkan hukum yang notabene sdh diatur dengan undang-undang. Reaksi masyarakat yang acapkali menjadi kekuatan kontrol sosial menjadi bagian yang harus dilengkapi, yaitu restu masyarakat "legitimasi".
Dari ilustrasi fakta-fakta tersebut muncul pertanyaan : "apakah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan sebagai ruh Demokrasi Pancasila sudah bergeser ke arah liberalisme yang mendewakan kebebasan seluas-luasnya?"
