Jika ini terealisasi dan benar adanya, inilah sebenarnya watak asli para kader partai Golkar yang didirikan Soksi, Kosgoro, MKGR dan Gakari ini, tidak mau berseberangan dengan Pemerintah. Karena selama ini pun, Golkar adalah sebagai partai Pemerintah yang di dalamnya ada birokrasi/PNS, ABRI dan politisi.
Ketika di masa kejayaannya, di era Orde Baru, semua orang harus masuk Golkar. Salah satu contohnya adalah wartawan. Jangan harap boleh menjadi anggota apalagi mau menjadi pengurus PWI jika tidak menjadi anggota Golkar. Hampir sama dengan KNPI. Ketua umumnya harus Golkar seperti Tjahjo Kumolo dulu yang kini pengurus PDIP dan menteri.
Memang agak heran juga, Munas Bali yang menuai pro-kontra, salah satu keputusannya --semakin menjadi pro-kontra-- ketika mereka menolak perppu pilkada yang dianggap mencederai keinginan rakyat. Bukankah tag-line Golkar adalah menyuarakan suara rakyat, sebagai partai rakyat?.
Tidak bisa saya bayangkan, ke depan bagaimana perjalanan panjang kader-kader si kuning ini dan sekarang mereka seperti di persimpangan jalan: ke Bali atau Ancol? Terlebih Munas Ancol, kabarnya direstui dan akan direstui Pemerintah. Ketua Dewan Pembina-nya disebut - sebut akan dijabat Jusuf Kalla pula .... ***
