Kebijakan ini dianggap mendiskreditkan pengguna sepeda motor seakan hak untuk menggunakan jaringan jalan publik hanya boleh untuk pemilik kendaraan roda empat yang berharga lebih mahal dari kendaraan roda dua pada umumnya. Argumen tersebut diperkuat dengan anggapan bahwa jalan protokol adalah fasilitas publik yang boleh digunakan oleh seluruh warga negara.
KEMBALI KE ARTIKEL
