Layaknya ada musuh bersama seharusnya dilawan bersama. Bagaimana bisa menjadi pemenang jika kita tercerai berai. Begitu pula melawan pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman bersama dan belum pernah terjadi sebelumnya, kenapa malah memperuncing kondisi yang ada.
Soal pengendalian pandemi, misalnya, sejak awal sudah ada kontradiksi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Perbedaan ini diperparah dengan mengaitkan latar politik Jokowi dan kelompok pengusung Anies Baswedan.
Beda sudut pandang ini bahkan terus mengemuka hingga pemilihan vaksin Covid-19. Pemerintah sudah memulai mencari vaksin sejak pertengahan tahun. Indonesia sangat membutuhkan akses cepat terhadap ketersediaan vaksin.
Journal Science saat itu mempublikasikan vaksin Sinovac sudah berhasil pada uji hewan. Ketika negara lain baru mau masuk uji tahap 1, Tiongkok dengan Sinovac telah masuk uji tahap dua seiring keberhasilan meredam penularan virus corona di negara asal virus Covid-19.
Vaksin pun menjadi barang langka yang dicari seluruh bangsa di dunia. Pertimbangan vaksin Sinovac yang pengembangannya berlangsung cepat maka menjadi pilihan pemerintah.
Uji tahap ketiga vaksin ini pun langsung dimulai di Bandung, melibatkan Universitas Padjajaran. Uji terhadap 1.620 relawan dinilai berhasil. Ikut menjadi relawan antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan jajaran pimpinan militer dan kepolisian setempat.
Pada pertengahan November Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang siap disuntik vaksin Covid-19. Hal senada juga disampaikan para pejabat negara hingga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
