JANGAN sampai riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tamat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi terpilih di antaranya karena dinilai bersih dan antikorupsi. Sementara KPK justru terbentuk (tahun 2003) saat tampuk kekuasaan berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden ke-5 RI (2001-2004).
Penulis tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajarannya memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi. Komitmen Jokowi-JK bisa kita lihat kembali dalam proposal setebal 41 halaman yang mereka ajukan kepada segenap rakyat Indonesia ketika Pemilihan Presiden tahun lalu. Proposal bertajuk "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian", secara jelas dan tegas menyatakan komitmen tersebut. Di sana juga terdapat tekad untuk memperbaiki Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), mendukung KPK, dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
