Bahkan menurut berita, beberapa bangunan, termasuk beberapa bagian bangunan stadion utama tempat acara pembukaan hari ini, masih dalam pengerjaan, dan diduga belum bersertifikat aman.
Hal tersebut di atas merupakan indikasi terjadinya ketidak beresan/penyelewengan anggaran, seperti yang terendus dan sedang ditangani oleh KPK. Kasus yang dimaksud adalah dugaan suap dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Venue Lapangan tembak, yang melibatkan anggota DPRD Riau dan pihak swasta. KPK juga sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal.
Terkait dengan hal tersebut di atas, selayaknya jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah dan merasa tersinggung dengan ketidak siapan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XVIII, yang sudah dimulai sejak tahun 2010. Apalagi dengan adanya dugaan kasus korupsi yang mewarnai pembangunan sarana dan prasarana PON Riau itu.
Menurut saya, Presiden SBY dapat mengekspresikan kemarahannya itu, secara ekstrim, dengan tidak bersedia duduk di podium kehormatan, dan memilih bergabung dengan atlit yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia, untuk memberikan suport dan sekaligus minta maaf atas ketidak siapan penyelenggara.
Sementara pembukaan bisa diwakilkan kepada Wapres Boediono, atau lebih ekstrim lagi jika diserahkan kepada Menpora Andi Malarangeng atau Gubernur Riau Rusli Zainal.
Hal itu merupakan "hukuman setimpal" untuk kedua pejabat yang paling bertanggung jawab atas persiapan penyelenggaraan PON Riau, yang gagal mengemban amanat Presiden.
Akan tetapi mungkinkah hal itu terjadi? (E. SUDARYANTO, KOMPASIANA - 11092012)
