Padahal suara-suara sumbang dari anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden SBY yang lain, terutama dari Partai Demokrat, sudah sangat lugas dan "memerahkan telinga". Namun PKS memutuskan untuk tetap setia menanti keputusan formil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nasibnya di koalisi.
Jika PKS peka, isyarat ketidaksukaan SBY atas penolakan PKS pada penambahan ayat 6 A dalam Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012, yang memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat tertentu, sudah cukup terang benderang.
Seperti yang diberitakan, PKS adalah satu-satunya parpol anggota koalisi yang tidak diundang SBY, selaku Ketua Setgab Koalisi, pada pertemuan tanggal 3 April 2012 di Cikeas, usai Sidang Paripurna DPR.
Saya jadi bertanya-tanya : "Ada kepentingan apa, sehingga dalam situasi "tak enak" seperti sekarang ini, PKS terkesan berat untuk meninggalkan Koalisi?" Sementara saya tak yakin PKS siap dan mau "mandi lumpur" bersama Partai Demokrat dkk. jika Pemerintahan Presiden SBY tetap tak mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, yang dapat dijadikan "modal" untuk memikat rakyat pada Pemilu Legeslatif maupun PILPRES 2014 yang akan datang. *E. Sudaryanto 09042012
