Sampai hari ini KPK baru menetapkan status tersangka kepada Sekda Kota Semarang Ahmad Zaenuri dan dua anggota DPRD, Sumartono dari Fraksi PD dan Agung Purno Sardjono dari Fraksi PAN. Ketiga-tiganya tertangkap tangan di lingkungan gedung DPRD Kota Semarang, hari kamis 24 nopember 2011, sesaat setelah bertransaksi, dengan sejumlah uang sebagai barang bukti.
Tertangkap tangannya Sekda Kota Semarang sebagai pelaku suap, yang diduga untuk memuluskan pembahasan dan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai dan RAPBD 2012 senilai 2,3 trilyun rupiah,pasti menimbulkan pertanyaan di benak para penyidik KPK. Apakah beliau benar-benar inisiator penyuapan tersebut, atau hanya sebagai operator kebijakan pejabat di atasnya?
Oleh karena itu, tanpa mengesampingkan azas praduga tak bersalah, sudah sepantasnya jika penyidik KPK yang berjumlah 18 orang itu, mulai memeriksa dan mengorek keterangan dari tersangka Ahmad Zaenuri, tentang kemungkinan keterlibatan atasannya, yaitu Walikota Semarang Soemarmo HS, dalam tindak pidana suap ini.
Dan tidak terlalu berlebihan jika KPK memanfaatkan semua sarana, prasarana dan kewenangan yang melekat padanya, untuk MENGAMAT-AMATI tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan sang Walikota, pasca penangkapan bawahannya.
Di sisi lain KPK juga harus mengembangkan kasus, guna mengungkap kemungkinan keterlibatan anggota DPRD Semarang yang lain, selain kedua nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Karena menurut logika orang awam sekalipun, hampir mustahil Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zaenuri, hanya mengandalkan kedua orang politisi PAN dan PD yang telah tertangkap, untuk memuluskan pembahasan dan penetapan RAPBD 2012 dan kenaikan tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Patut diduga pak Agung PS dan Sumartono adalah penghubung antara pak Ahmad Zaenuri dengan anggota fraksi masing-masing parpol di Badan Anggaran DPRD Kota Semarang, yang juga telah atau akan menerima uang suap. Dugaan ini semakin kuat dengan disitanya sejumlah amplop, 10 sampai 20 amplop, yang berisi uang total 40 juta rupiah.
Kita tunggu aksi selanjutnya dari KPK di kota Semarang, dalam rangka mengungkap jaring-jaring mafia anggaran di KOTA LUMPIA ini.(E. SUDARYANTO-25112011)
