Menurut saya hal tersebut di atas adalah sesuatu yang wajar, karena pengamanan terhadap pribadi dan kegiatan Presiden dan keluarganya, melekat pada jabatan yang beliau emban.
Mengenai jumlah aparat kepolisian, Paspampres dan TNI yang dilibatkan tentunya disesuaikan dengan skala pengamanan, prakiraan potensi gangguan keamanan, serta besaran obyek dan subyek yang harus diamankan.
Saya tak tahu pasti, apakah pengerahan seluruh aparat keamanan pada dua acara tersebut diatas seluruhnya ditanggung negara, atau ada biaya operasional yang ditanggung Presiden secara pribadi. Seperti PT Freeport yang menggelontorkan dana pengamanan kepada aparat kepolisian yang ditugaskan di seputar perusahaan.
Namun, meskipun merupakan hak Presiden untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan maksimal, apakah tidak ada cara untuk meminimalkan pengerahan aparat keamanan yang dilibatkan?
Tentu saja ada! Misalnya, acara akad nikah cukup dilakukan di kediaman orang tua mempelai putri, rumah bapak Hatta Radjasa, dan hanya mengundang kerabat dan teman dekat kedua mempelai, tanpa mengundang tamu-tamu VIP dan VVIP. Demikian pula pada acara resepsi pernikahannya.
Dengan tidak diundangnya para tamu VIP dan VVIP, seperti Duta Besar dan Diplomat negara sahabat serta para Pejabat Tinggi pusat dan daerah, kebutuhan personil keamanan yang dilibatkan dapat dikurangi seminimal mungkin. TETAPI MUNGKINKAH HAL TERSEBUT BISA TERJADI DAN MENJADI PILIHAN PRESIDEN DAN SANG BESAN KETIKA MERENCANAKAN HAJATAN?(E. SUDARYANTO-26112011)
