2. Secarar teoritis, 2 syarat utama barang publik, non rivalry dan non excludeable (googling aja apa maksudnya) #Pendidikan
3. Berdasarkan 2 kriteria tersebut, pendidikan sebenarnya tidak memenuhi sebagai barang publik tetapi kenapa Pemerintah banyak yang menyediakan #Pendidikan ?
4. Krn #Pendidikan memiliki eksternalitas positif yg sgt besar bagi suatu negara,yaitu meningkatkan kualitas SDM suatu negara.
5.Di sisi lain,dari motivasi personal warga negara mrk jg menginginkan #Pendidikan utk mendapatkan taraf hidup yg lnh tinggi
6.Alhasil, kepentingan Pem&Masy bertemu dk bidang #Pendidikan .Jd, wajar jk byk negara menjadikan Pndidikan sbg barang publik
7.Dlm konteks INA, yg hrs dipahami bhw #Pendidikan barang publik hny sampai tingkat SMP krn Pem menjamin pendidikan 9 thn
8.Jadi sbnrnya, SMA&Perguruan Tinggi (DIKTI) tdk termasuk barang publik di INA #Pendidikan
9. SMA&PT (Dikti) bisa menjadi barang publik scr konstitusional jk Pem menyatakan program wajib bljr hingga level dikti #Pendidikan
10.Jadi, jk ada yg bilang bhw #Pendidikan tinggi sbg barang publik itu kurang tepat scr kontekstual di INA.
11. Di sinilah terjadi dilema #Pendidikan tinggi di INA.Dikti bkn barang publik tp mrk juga hrs mmastikan tdk ada batasan akses bgi siapapun
12.Hemat sy,sbnrnya INA hrs belajar ke Malaysia,Aussy,atau AS terkait mengurus #Pendidikan negeri di sana.
13.Krn terlihat sekali bhw sistem higher education di INA itu kacau balau,khususnya yg berplat merah #Pendidikan
14.Pdhl di Malaysia,Aussy,atau AS mrk pun punya #Pendidikan tinggi yg berplat merah tp higher education mrk sgt maju.Kita?
15.Bahasa Prof.Anwar Nasution (Ex Dekan FEUI),"Kita ini sdh bodoh, sok tahu pula ! Knp tdk belajar ke negara lain ?" #Pendidikan
16. Demikian penjelasan teoritis terkait #Pendidikan sbg barang publik dan konteksnya di INA.Semoga bermanfaat.
Kultwit di Pagi Hari.
Diketik di atas kasur. Kosan Pondok Citra, Kukusan Teknik, Beji, Depok.
Sekitar 07.00-08.00 WIB
