Deklarasi Bogor merupakan forum yang membahas visi perdagangan bebas dan investasi terbuka bagi negara anggota APEC. Forum tersebut diselenggarakan di Istana Presiden Bogor pada 15 September 1994 dan dihadiri oleh perwakilan 17 negara.
Dalam pidatonya, Presiden Soeharto memaparkan bahwa keuntungan antarnegara menjadi landasan idiil serta persetujuan GATT dan WTO sebagai landasan konstitusional dalam melangsungkan kerja sama.
Secara garis besar, Deklarasi Bogor merupakan kelanjutan dari Putaran Uruguay dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Spirit liberalisasi ekonomi dianggap mampu mensejahterakan negara anggota APEC yang pada masa itu masih didominasi oleh negara berkembang. Di samping itu, negara anggota lain juga aktif dalam forum ekonomi lain diluar APEC.
North American Free Trade Agreement (NAFTA), misalnya. Amerika, Kanada, dan Meksiko yang merupakan anggota APEC turut tergabung didalamnya. Organisasi kerja sama ekonomi Amerika bagian utara tersebut mengusung ide yang selaras dengan AFTA. Keduanya menekankan pentingnya perdagangan bebas sebagai pendorong kemajuan ekonomi regional.
Begitu pula dengan The Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA). Kerja sama bilateral antarnegara tersebut sejalan dengan visi AFTA dan NAFTA. Selain itu, Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara yang aktif dalam APEC.
Dengan demikian, APEC menjadi organisasi kerja sama ekonomi yang prosepektif. Sinergi antara masing-masing organisasi kerja sama ekonomi regional terakumulasi dalam satu payung yang sama. Untuk semakin menegaskan APEC sebagai organasi kerja sama ekonomi yang terbuka dan bebas hambatan, disepakati pembentukan Deklarasi Bogor.
Deklarasi Bogor berisi target bagi negara maju dan berkembang. Negara maju yang telah memasuki fase industrialisasi ditargetkan mampu menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan investasi terbuka, selambat-lambatnya sampai tahun 2010. Sementara, negara berkembang diberi kelonggaran dalam mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan investasi terbuka paling lambat sampai tahun 2020.
Langkah konkret pemberlakuan kesepakatan tersebut adalah deregulasi ekonomi. Masing-masing negara yang telah menyetujui Deklarasi Bogor diminta agar kebijakan ekonomi yang menghambat pertumbuhan dan investasi diubah menjadi lebih terbuka.
Perdana Menteri Australia, Paul Keating mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan mutlak bagi Asia-Pasifik dan untuk perdagangan dunia. Apa yang dikatakan Keating memang beralasan. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut juga merupakan awal dari kemajuan ekonomi di masa mendatang. Antusiasme dalam menyambut kerja sama tersebut dapat diterima sebagai titik balik ekonomi Indonesia setelah sempat terpuruk pada 1960. Pada pertengahan tahun tersebut, Indonesia terhitung hanya memperoleh pendapatan per kapita sebesar $80.
Kondisi tersebut amat bertolak belakang dengan perolehan pendapatan per kapita Indonesia tahun 1994. Tercatat, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun tersebut telah berhasil menembus angka $919. Itu karena Indonesia telah membuka proses kerja sama penanaman modal asing langsung (FDI). Sehingga, kepercayaan investor asing terhadap regulasi ekonomi Indonesia yang bebas hambatan meningkat.
Kerja sama tersebut resmi ditetapkan dan berlaku bagi seluruh negara anggota APEC pada tanggal saat dideklarasikan bersama. Pada tahap selanjutnya Indonesia aktif dalam menjaga komitmen tersebut. Itu dapat dibaca sebagai langkah Indonesia dalam meningkatkan daya tawarnya di tiga organisasi kerja sama ekonomi berbeda: AFTA dan APEC. Selain itu, percepatan Indonesia dalam membebaskan hambatan investasi juga dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk mendorong negara lain melakukan hal yang sama.
Paket kebijakan deregulasi oleh Pemerintah Indonesia merupakan cerminan atas percepatan tersebut. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan paket kebijakan tersebut pada 23 Mei 1995 (Pakmei 1995). Di samping itu, kebijakan tersebut juga menjadi penanda bergabungnya Indonesia dalam World Trade Organization (WTO).
Isi kebijakan tersebut membahas mengenai pengurangan tarif. Hasilnya, tarif rata-rata Indonesia turun signifikan. Tarif rata-rata Indonesia yang semula sebesar 20% di tahun 1994 menjadi kurang dari 8% pada 2000.
Dalam kesepakatannya dengan IMF, Indonesia diminta untuk mengurangi tarifnya sampai 5% pada tahun 1998. Tujuannya untuk menekan angka depresiasi rupiah pada harga makanan. Selain itu, pengurangan tarif juga berlaku bagi produk pertanian non-makanan, tetapi secara bertahap. Target pengurangan tersebut mencapai angka 3% pada tahun 2003.
Secara fisik, pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pemangkasan tarif dan pembukaan investasi dapat dilihat melalui pembangunan di wilayah Batam dan Bintan. Singapura dan Malaysia turut terlibat proyek tersebut. Kawasan tersebut kemudian disebut sebagai segitiga pembangunan. Disana, berdiri perusahaan-perusahaan ketiga negara yang beroperasi pada sektor ekspor-impor. Kerja sama bisnis tersebut telah menunjukkan keberhasilan APEC dalam memutar roda perekonomian kawasan.
Dua kebijakan dalam tiap organisasi kerja sama ekonomi sama-sama menunjukkan kecocokan dan keterhubungan. Percepatan dalam liberalisasi ekonomi yang diinisiasi oleh Indonesia melalui Deklarasi Bogor didorong agar lebih optimal dengan masuknya IMF. Sinergi tersebut pada tahap selanjutnya baru dapat dilihat setelah target yang diusung tercapai, yakni pasar bebas di tahun 2010 bagi negara industrialis dan 2020 bagi negara berkembang.
