Palembang, kota yang terkenal dengan julukan "Kota Venesia Timur", kembali dilanda banjir. Banjir ini bukan hanya menyebabkan kerugian materi yang tak terhitung, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang yang turun ke lapangan mencatat 13 titik akses jalan utama banjir ketika hujan intensitas lebat terjadi Jumat (12/4/2024) sore.
"Lokasi banjir yang ada di Palembang tersebar di 13 titik. Personel dan peralatan sudah berada di lokasi rawan genangan guna meminimalisir ketinggian, waktu dan luasan banjir sejak awal," ujar Kepala PUPR Palembang, Akhmad Bastari Yusak dikonfirmasi Jumat (12/4/2024) malam.
Ke-13 titik itu adalah:
Kampus UKB di Pangkal 7 Ulu
Simpang V DPRD Provinsi Sumsel
Simpang Polda dari arah Jalan Angkatan 45-Demang Lebar Daun-Kol H Barlian
Depan RM Sederhana Jalan Basuki Rahmat
Simpang M Isa
Simpang Yayasan IBA
Simpang Jalan Ade Irma-A Rivai
Simpang Jalan Piere Tendean-A Rivai
Jalan Demang Lebar Daun
Jalan MP Mangkunegara
Jalan RA Rozak
Dempo dan sekitarnya
Jalan Veteran
Dilema antara pembangunan dan banjir di Palembang menghadirkan pertanyaan krusial: Siapakah yang harus menang?
Apakah pembangunan akan terus melaju dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan berujung pada banjir yang semakin parah?
Atau akankah Palembang menyerah pada banjir dan menghentikan pembangunan demi menjaga kelestarian alam?
Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Di satu sisi, pembangunan merupakan kunci kemajuan kota. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, perumahan, dan kawasan industri, dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, kelestarian lingkungan adalah fondasi utama bagi kehidupan. Banjir yang berulang kali terjadi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan bahkan merenggut nyawa.
Menemukan Solusi yang Tepat: Antara Kemajuan dan Keberlangsungan
Mungkin jawabannya bukan terletak pada siapa yang harus menang, tetapi pada bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi ini haruslah berkelanjutan dan menyeluruh, sehingga dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan:
- Pemerintah perlu melakukan penataan ruang kota yang memperhatikan daya tampung air dan sistem drainase. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, membangun embung dan kolam retensi, serta melebarkan saluran air.
- Pembangunan harus dilakukan di kawasan yang tidak rawan banjir dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- Menghentikan alih fungsi lahan yang dapat memperparah banjir.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:
- Masyarakat perlu di edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
- Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian banjir.
- Meningkatkan budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.
Penerapan Sanksi Tegas:
- Pemerintah perlu menerapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan membuang sampah sembarangan.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
- Memberikan insentif bagi masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan.
Teknologi Ramah Lingkungan:
- Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan, seperti sistem drainase vertikal dan penggunaan bahan bangunan yang ramah air.
- Mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang efektif.
- Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengatasi banjir.
Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan:
- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- Masyarakat harus memiliki akses informasi yang jelas tentang rencana pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan.
- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap rencana pembangunan.
