pendahuluann
pertemuanKebijakan kriminal, juga dikenal sebagai kebijakan kriminal, adalah sistem yang dimaksudkan untuk mengelola dan mengatur kejahatan dan penegakan hukum di suatu negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan kriminal adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan adil di mana hukum diterapkan dengan baik dan hak-hak setiap orang dihormati.
Berbagai pemikir dan akademisi telah memengaruhi perdebatan tentang kebijakan kriminal yang telah berkembang seiring berjalannya waktu. G. Peter Hoefnagels adalah tokoh terkemuka dalam bidang ini, yang terkenal dengan pendekatan kritisnya terhadap kebijakan kriminal. Hoefnagels mengadopsi pendekatan multidisipliner, termasuk kriminologi, psikologi, sosiologi, dan hukum, dan menekankan pentingnya menggabungkan teori dan praktik dalam penegakan hukum. Dia berpendapat bahwa kebijakan kriminal harus berkonsentrasi pada mencegah kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
Metode Hoefnagels dapat digunakan di Indonesia untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem hukum yang ada. Indonesia membutuhkan kebijakan kriminal yang menyeluruh dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah, seperti peningkatan kejahatan, korupsi, dan masalah narkoba. Dengan menekankan keadilan dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan, prinsip-prinsip Hoefnagels dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk menangani masalah-masalah ini.
