Urgensi Digitalisasi Transaksi: Menekan Shadow Economy dan Membangun Kepatuhan Pajak Generasi Muda

Pernahkah Anda membayangkan membeli sesuatu dan dihadapkan pada pilihan membayar lebih mahal dengan kuitansi atau lebih murah tanpa bukti pembelian? Dilema ini terdengar sederhana, tetapi bagi seorang pegawai pajak di sebuah negara berkembang yang ingin membeli sepeda untuk anaknya, pilihan tersebut menjadi cerminan nyata dari tantangan yang lebih besar dalam sistem perpajakan di negara berkembang. Seorang mahasiswa yang membeli sebotol kopi di kantin kampus, mungkin tidak menyadari bahwa pilihannya untuk membayar secara tunai, tanpa bukti pembayaran, berkontribusi pada fenomena yang lebih besar dan membuka celah bagi perputaran ekonomi yang tidak tercatat. Bagi mahasiswa jurusan pajak di sebuah kampus keuangan negara, momen sederhana ini menjadi cermin yang memantulkan tantangan nyata dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan adil. Di balik keputusan-keputusan kecil tersebut, terdapat ekonomi bayangan atau shadow economy yang secara diam-diam menggerogoti potensi penerimaan negara, memperlebar kesenjangan, dan memengaruhi kualitas layanan publik. Fenomena ekonomi bayangan ini lebih dari sekadar transaksi tanpa kuitansi, yaitu mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepercayaan publik, kepatuhan pajak, dan efektivitas regulasi. Apa yang menyebabkan fenomena ini bertahan, dan langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasinya?