Urgensi Integrasi Nasional Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Istilah Integrasi Nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “National Integration”. "Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “Nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.
Sepanjang kehidupannya, suatu negara bangsa harus selalu berupaya mempersatukan keberagaman masyarakatnya agar mempunyai rasa solidaritas, kemauan untuk bersatu dan kemauan bersama untuk membangun kesejahteraan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana suatu bangsa bisa maju jika masyarakatnya tidak mau bersatu, tidak merasa satu kesatuan, dan tidak mau bersatu sebagai sebuah bangsa. Suatu bangsa memerlukan persatuan bagi rakyatnya, itulah yang disebut dengan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa negara-bangsa yang mampu membangun persatuan nasional akan memperkuat semangat solidaritas dan persatuan masyarakat yang membentuknya.
Integrasi Nasional merupakan salah satu upaya persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi Nasional mencerminkan proses menyatukan orang-orang dari daerah yang berbeda atau dengan perbedaan asal usul etnis, latar belakang sosial budaya atau ekonomi menjadi satu bangsa yang khas. Hal ini disebabkan oleh pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Faktanya, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari sudut pandang politik kita sering berbicara tentang integrasi politik, dari sudut pandang ekonomi (Economic Integrasi), khususnya saling ketergantungan ekonomi antar wilayah yang bekerja sama, dan dari sudut pandang integrasi ekonomi, pada tingkat sosial budaya (social integrasi, budaya), khususnya hubungan antar suku, ras, dan kelompok. Berdasarkan sudut pandang tersebut, integrasi nasional meliputi :
1. Integrasi PolitiK
2. Integrasi Ekonomi
3. Integrasi Sosial dan Budaya.
Keinginan kuat Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap Pemerintah yang sah dan rasa hormat masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah merupakan tanda-tanda integrasi vertikal. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berturut-turut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan mayoritas masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah, menunjukkan tidak adanya integrasi vertikal. Benar bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan semua orang, namun setidaknya kebijakan pemerintah harus mampu memenuhi keinginan dan harapan sebagian besar masyarakat.
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan setiap negara. Karena integrasi sosial merupakan syarat mutlak bagi negara untuk membangun kejayaan nasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila masyarakat suatu negara selalu diwarnai dengan konflik atau pertikaian, maka akan banyak kerugian yang dialami baik secara fisik maupun materiil, seperti rusaknya sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta kerugian secara emosional dan mental. kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dan bahkan tekanan mental. Di sisi lain, banyak potensi sumber daya milik negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat justru dikorbankan untuk menyelesaikan konflik.
Dengan demikian, negara yang selalu berkonflik akan sulit untuk berkembang. Integrasi sosial yang utuh memang tidak mungkin tercapai, karena setiap masyarakat selain mempunyai potensi untuk berintegrasi, juga mempunyai potensi konflik dan perselisihan. konflik. Kesamaan kepentingan, perlunya kerjasama, dan konsensus terhadap nilai-nilai sosial tertentu menciptakan potensi integrasi.
Di sisi lain, perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan semuanya berpotensi menimbulkan konflik, apalagi jika perbedaan tersebut tidak dikelola dan diselesaikan dengan cara dan sikap yang benar. Namun bagaimanapun kondisinya, integrasi sosial sangat diperlukan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara dan oleh karena itu harus selalu diupayakan. Kegagalan mencapai integrasi sosial berarti gagal membangun kejayaan bangsa bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.
Integrasi diartikan sebagai integrasi budaya, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara itu, integrasi dapat berarti penyesuaian antara dua kebudayaan atau lebih dalam hal banyaknya unsur budaya (karakteristik budaya) yang berbeda atau bertentangan satu sama lain sehingga dapat membentuk suatu sistem kebudayaan yang harmonis. Cara ini mengandalkan difusi, yaitu unsur budaya baru diserap menjadi suatu budaya yang bertentangan dengan beberapa unsur budaya tradisional. Cara mengatasi permasalahan konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi unsur budaya baru dan lama.
Inilah yang disebut integrasi sosial. Dalam upaya Indonesia mencapai integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Pada tingkat horizontal, tantangan berasal dari perbedaan etnis, agama, ras dan geografis. Sementara itu, pada dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesenjangan antara elite dan massa, dimana lingkungan pendidikan perkotaan menjadikan elite menonjol dibandingkan massa yang cenderung menganut pandangan tradisional. Permasalahan yang berkaitan dengan bidang vertikal lebih sering terjadi setelah dicampur dengan bidang horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, bidang horizontal lebih penting daripada bidang vertikal. Kita juga tidak dapat mengharapkan integrasi horizontal ini dapat dicapai dalam waktu dekat. arah yang sama.
Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol dari pada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horisontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan intregasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat.
Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam intregasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa di pinggirkan.
Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya intregasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak / kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya intregasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal
Perbedaan pendapat atau konflik antar kelompok yang berbeda perbedaan mendasar tidak akan pernah bisa dikesampingkan sepenuhnya. Namun konflik tersebut diharapkan dapat dikendalikan dan dicarikan solusi yang baik, serta terjadi pada tingkat yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai tujuan nasional. Di era globalisasi, tantangan-tantangan ini semakin diperumit oleh gravitasi global, dimana keberadaan suatu negara seringkali dipandang terlalu sempit untuk merespon kebutuhan dan tren global. Dengan demikian, eksistensi Negara mendapat dua tekanan sekaligus: dari luar, berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara-bangsa, dan dari dalam, berupa kecenderungan. untuk memperkuat batas-batas yang sempit. hubungan seperti hubungan etnis, suku atau kedaerahan. Di sinilah nasionalisme dan eksistensi negara-bangsa menghadapi tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat berkaitan dengan aspek integrasi lainnya, khususnya aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
