Saya jadi ikut-ikutan tergelitik mengutarakan opini saya di sini setelah mengikuti dari jauh Pemilukada DKI tahun 2012 sekarang.
Warga DKI kenyang hidup dengan kenyataan sehari-hari akan kemacetan Jakarta yang memang sepertinya tidak mungkin diurai lagi dan apabila hujan sebentar saja sudah identik dengan genangan air dan banjir-banjir kecil. Intinya kedua 'hal kecil' ini jadi makanan sehari-hari penduduk kebanyakan yang terpaksa harus menerimanya secara legowo (baca: habis mau protes ke mana lagi, wong masalahnya gak bakalan bisa diuraikan, tapi Jakarta adalah tempat untuk mencari nafkah) alias penduduk DKI hanya punya pilihan take it or leave it dengan masalah kemacetan dan banjir ini.
Saya jadi teringat Pemilukada 2007 silam, ketika itu mantra yang diusung oleh pemenang Pemilukada 2007 (sekarang adalah gubernur menjabat) kurang lebih 'masalah Jakarta serahkan pada ahlinya'. Baiklah sebuah slogan humas kampanye yang bagi saya sungguh arogan dan mengerikan sehingga seperti tahun-tahun sebelumnya, saya setia menjadi golongan putih. Ketika akhirnya pengusung slogan ini terpilih, saya bertanya-tanya....ahli seperti apa yang dimaksud untuk mampu mengurai kemacetan Jakarta dan banjir Jakarta?
Dari perbincangan warung kopi dengan salah satu sahabat saya yang merupakan wartawan dan editor sebuah surat kabar nasional terkemuka, dia sempat berseloroh ketika (waktu itu) para calon gubernur datang ke kantor media tempat sahabat saya ini bekerja, masing-masing calon ditanya bagaimana rencana mereka untuk mengurai kemacetan dan banjir di Jakarta. Menurut sahabat saya tersebut, para calon gubernur kala itu tak satupun bisa memberikan solusi!! Sekali lagi tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi. Yang saya ingat, saya langsung tertawa...."sudah ketahuan lah!"
Pekerjaan saya dimasa lalu banyak bersentuhan dengan perhumasan sehingga setelah membaca tulisan di atas, saya berpikir lebih dalam lagi...memang humas itu tujuan utamanya adalah membangun kesadaran publik. Tapi tidak serta merta membangun kesadaran publik dilakukan secara membabi buta, yaitu dengan mengecilkan masalah utama (kemacetan dan banjir) penyebab kegagalan tertunda (mengingat mereka bersikukuh menunggu hasil resmi KPUD).
Marilah kita lakukan perhitungan matematika sederhana sebagai berikut. Menurut berbagai media, gubernur menjabat adalah paling jor-joran dalam hal pasang pariwara diberbagai media baik cetak maupun elektronik dan dunia maya selama masa kampanye dua bulan kemarin. Dua bulan artinya kurang lebih 60 hari. Bandingkan dengan masa kerjanya yang sudah hampir lima tahun ini, kalau kita hitung yang 4 tahun saja artinya kurang lebih 1460 hari (dengan menghitung 1 tahun = 365 hari). Penduduk DKI hidup selama 1460 hari terus-menerus dengan kemacetan. Kalau dipikir, kerja humas mana yang lebih efektif? Iklan cantik di media yang jor-joran selama 60 hari atau 'iklan' kenyataan di lapangan selama 1460 hari? Saya tidak perlu menjadi seorang ahli komunikasi politik untuk bisa mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Reality sucks.
Jadi geli sendiri karena kalau memang gubernur menjabat itu benar-benar ahli yang sanggup membenahi Jakarta dan ingin terus menjabat untuk periode berikutnya, seharusnya sejak hari pertama menjabat, beliau harus punya tim humas yang bisa memoles citranya dari awal hingga sekarang. Karena menurut saya, membangun citra tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar apalagi membenahi citra yang sudah terlanjur ternodai.
Ngapain baru buang-buang uang sekarang ketika masih ingin merasakan nikmatnya duduk di atas kursi kekuasaan? Padahal kalau dilakukan dari 5 tahun lalu, saya jamin hasilnya bakalan lebih topcer!
